Argoterkini.com,Tanjungpinang – Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, kini memiliki kesempatan emas untuk mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri.
Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diinisiasi oleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menjadi solusi efektif bagi mereka yang mendambakan rumah layak huni. BRK Syariah merupakan salah satu bank yang bekerja sama dengan BP TAPERA dalam melaksanakan program KPR subsidi.
Berbagai kemudahan ditawarkan dari program KPR Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini. Mulai dari uang muka yang terjangkau, angsuran yang ringan, jangka waktu yang lama, hingga kesempatan mendapatkan subsidi bantuan uang muka.
“BRK Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan sudah ada kuota untuk penyaluran KPR FLPP tahun 2024 bagi MBR. Jadi masyarakat yang ingin memiliki rumah layak huni dapat segera memanfaatkan program ini,” kata Branch Manager Cabang Tanjungpinang Pamedan Syahrul dilansir Batamnews, pada kegiatan Coffee Morning bersama pihak Developer yang tergabung dengan Asosiasi REI Kepri dan Himperra Kepri bersama Dinas PUPR Kota Tanjungpinang.
Kegiatan di Alltrue Hotel Tanjungpinang, Selasa, 25 Januari 2024 itu dihadir juga oleh Direktur Pembiayaan Tengkoe Irawan, Pemimpin Divisi MKM Muhammad Jazuli, Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Rusli.
“Ini merupakan agenda rutin yang kita adakan dalam rangka mempererat silaturahmi antara developer dengan BRK Syariah ke depan. Bagaimana kerjasama yang telah terjalin ini lebih harmonis dan bersinergi dalam membangun perumahan khususnya di Kota Tanjungpinang,” kata Sahrul.
Kegiatan tersebut juga mendapat apresiasi dari Direktur Pembiayaan BRK Syariah Tengkoe Irawan. Dikatakannya, agenda seperti itu akan saling menguatkan antara BRK Syariah, Pemerintah Kota Tanjungpinang dan pengembang yang ada di Kota Tanjungpinang.
Pada kesempatan yang sama, Kadis PUPR Kota Tanjungpinang Rusli turut membagikan informasi terkait regulasi yang berlaku pada pengurusan izin bagi developer. Saat ini di Dinas PUPR ada layanan yang bisa diakses oleh pengembang terkait yakni KLINIK PUPR.
“Hal utama yang perlu diperhatikan oleh pengembang adalah akses air dan PLN bagi warga perumahan, karena air dan PLN ini sangat penting bagi warga,” kata Rusli.***
Editor : Mulyadi
