Argoterkini.com : Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah melatih warga dalam mitigasi bencana banjir. Pemko juga sudah memberikan bantuan peralatan kepada warga yang telah dilatih tersebut.
“Terhadap mitigasi kebencanaan, khususnya banjir, kami telah berupaya membentuk kelompok masyarakat tanggap darurat di kelurahan yang dianggap berisiko bencana. Kami memberikan pelatihan serta bantuan peralatan dalam rangka deteksi dini kebencanaan. Sehingga, upaya mitigasi pada daerah rawan bencana dapat terlaksana,” kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Selasa (28/3).
Berdasarkan data dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sepanjang tahun 2021, terdapat 2.008 kejadian bencana didominasi oleh bencana Hidrometeorologi. Setidaknya, tercatat 769 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 583.688 jiwa mengungsi. Tragedi bencana tersebut juga telah berdampak pada 145.091 rumah, 1.402 fasilitas pendidikan, 356 fasilitas kesehatan, dan 1.251 fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi.
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun usai menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana di Jakarta Internasional Expo Hall B1 dan B2, Jakarta Utara, Kamis (2/3/2023), menyatakan siap berkolaborasi baik antar instansi ataupun komunitas yang ada di tengah masyarakat untuk mengikuti arahan presiden terhadap penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana.
Selanjutnya, Pemko Pekanbaru siap untuk melanjutkan arahan presiden.
“Saya segera memerintahkan BPBD untuk memetakan potensi bencana di Pekanbaru, seperti potensi banjir, perubahan iklim, dan lainnya. Selanjutnya, BPBD harus berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri atau instansi vertikal lainnya untuk sosialisasikan mengenai edukasi bencana dan penanggulangannya kepada masyarakat,” ujarnya.
Relawan tanggap bencana juga harus dibentuk, terutama di sekolah sekolah dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Kemudian, pemko juga menganggarkan bantuan langsung sesuai kemampuan APBD untuk anggaran bencana, sesuai arahan Presiden Jokowi.
“Saya juga mengarahkan beberapa OPD terkait untuk memperpendek urusan birokrasi terkait bantuan bencana. Kemudian, kami bersama OPD terkait juga merapatkan barisan mengatur IMB, regulasi, dan tata ruang kota sehingga menghindari potensi bencana,” sebut Muflihun.
Kepolisian juga siap mendukung pemko dalam hal penanggulanan, baik pra-bencana maupun pasca bencana. Sejauh ini, koordinasi instansi terkait isu bencana sangat baik.
“Saya bersama Forkopimda sering menggelar rakor dan terjun ke masyarakat terkait hal itu. Ke depan, koordinasi dan kolaborasi antar instansi akan dipertajam lagi sesuai arahan presiden,” ujar Muflihun. (Kominfo11/RD5)
