JAKARTA – ARGOTERKINI-COM- Partai Demokrat secara resmi menegaskan tidak akan mengusulkan nama kandidat untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya. Partai berlambang bintang mercy tersebut memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
Sikap politik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
AHY menegaskan bahwa keputusan Partai Demokrat bukan sekadar sikap politik, melainkan bentuk penghormatan terhadap tata kelola ketatanegaraan dan mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menjelaskan, sikap tersebut juga telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebelum disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tegas AHY.
Lebih lanjut, AHY merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan tersebut.
Mekanisme tersebut menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sementara MPR menjalankan kewenangan konstitusional untuk memilih Wakil Presiden.
Di tengah dinamika politik nasional yang berkembang, AHY juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif, tidak mudah terpengaruh spekulasi, serta memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, dinamika politik tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Pemerintahan harus tetap menjalankan tugasnya, sementara agenda pembangunan nasional harus terus berlanjut tanpa terganggu oleh perkembangan politik.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” demikian penegasan AHY.
Sebelumnya, dinamika politik nasional menjadi perhatian publik setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan menerima serta menghormati keputusan tersebut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta.
Dengan sikap yang disampaikan AHY, Partai Demokrat menegaskan posisinya untuk tidak mengusulkan kandidat Wakil Presiden dan menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bagi Partai Demokrat, penghormatan terhadap konstitusi, stabilitas pemerintahan, dan keberlanjutan pembangunan merupakan hal penting agar dinamika politik tidak menggeser kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.***
