PESISIR SELATAN- ARGOTERKINI-COM- – Persoalan infrastruktur dasar kembali menjadi sorotan. Kali ini, kondisi jembatan penyeberangan di Nagari Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mendapat perhatian serius dari Kesatuan Mahasiswa Peduli Kebijakan Sosial (KMPKS).
Melihat pentingnya fungsi jembatan tersebut bagi kehidupan masyarakat, Ketua Umum KMPKS, Agung Maulana, secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar memberikan perhatian khusus dan mendorong percepatan pembangunan maupun perbaikan jembatan di wilayah tersebut.
Menurut KMPKS, jembatan bukan sekadar bangunan fisik atau sarana penghubung antarkawasan. Lebih dari itu, keberadaannya merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, pertanian, serta mobilitas warga sehari-hari.
Kondisi jembatan yang dinilai memprihatinkan dan belum optimal dalam menunjang aktivitas masyarakat dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran kegiatan warga, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna apabila tidak segera mendapatkan penanganan.
“Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian langsung terhadap aspirasi masyarakat Nagari Inderapura. Jangan sampai masyarakat di daerah harus terus berhadapan dengan persoalan infrastruktur dasar yang seharusnya menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional,” tegas Agung Maulana.
Ia menilai, ketersediaan infrastruktur yang layak merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Anak-anak yang hendak menempuh pendidikan, petani yang membawa hasil panen, hingga masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi setiap hari membutuhkan akses penyeberangan yang aman dan memadai.
“Jangan sampai akses pendidikan terhambat, hasil pertanian sulit dipasarkan, dan keselamatan masyarakat menjadi taruhan akibat keterbatasan infrastruktur. Pembangunan harus benar-benar dirasakan hingga ke nagari dan pelosok daerah,” tambahnya.
Agung Maulana juga menegaskan bahwa KMPKS tidak ingin aspirasi masyarakat Nagari Inderapura hanya berhenti sebagai keluhan tanpa tindak lanjut nyata.
“Kami akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat Nagari Inderapura sampai mendapatkan perhatian dan respons dari pemerintah. Ini bukan semata-mata kepentingan organisasi mahasiswa, melainkan menyangkut kebutuhan dan masa depan masyarakat luas,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, KMPKS meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi, mengevaluasi kondisi jembatan, serta menyusun langkah konkret pembangunan atau rehabilitasi sesuai kebutuhan teknis di lapangan.
KMPKS juga berharap pembangunan jembatan tersebut dapat dipertimbangkan masuk dalam program prioritas percepatan pembangunan infrastruktur, dengan dukungan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di perkotaan. Masyarakat di pelosok daerah juga memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan berkeadilan.
KMPKS menegaskan, suara masyarakat Nagari Inderapura harus menjadi perhatian bersama. Sebab, di balik sebuah jembatan yang membutuhkan perbaikan, terdapat kehidupan masyarakat, masa depan generasi muda, serta roda perekonomian yang harus terus bergerak.
Kini, masyarakat menantikan langkah nyata pemerintah. Bukan sekadar janji pembangunan, melainkan tindakan konkret yang dapat menjawab kebutuhan dan harapan warga Nagari Inderapura.
