ARGOTERKINI, PEKANBARU – Sekretaris Jendral (Sekjen) Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau (GEMA Melayu Riau) Firman Edi,SE menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas langkah tegas pemerintah dalam mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat luas ini merupakan langkah besar dan mengejutkan dalam perjalanan penataan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Riau.
Berdasarkan informasi yang dari berbagai media, pencabutan izin tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, dengan luas lahan mencapai 338.536 hektare yang kembali kepada negara.
Sekjen GEMA Melayu Riau, Firman Edy,SE memandang keputusan ini sebagai bukti bahwa negara memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadap persoalan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan hidup.
Dalam informasi yang dipublikasikan, sejumlah persoalan turut menjadi perhatian, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit tanpa izin seluas 18.362,74 hektare, pertambangan ilegal seluas 541,46 hektare, kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare, serta gangguan terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.
“Ptesiden Prabowo memberikan harapan bagi masyarakat Riau”, Kata Firman Edy.
Sekjen GEMA Melayu Riau menyampaikan bahwa langkah pemerintah ini patut diapresiasi karena Riau merupakan salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, kekayaan tersebut selama ini masih menyisakan persoalan keadilan agraria, kerusakan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat tempatan.
Bagi GEMA, pencabutan izin ini bukan sekadar persoalan korporasi, melainkan momentum untuk membangun kembali tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas keberanian mengambil langkah besar ini. Masyarakat Riau berharap kebijakan tersebut menjadi awal perubahan dalam memastikan kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat”, Ucap Firman Edy.
Sekjen GEMA Melayu Riau menegaskan bahwa Riau adalah negeri Melayu yang memiliki sejarah, adat istiadat, serta masyarakat adat yang telah hidup turun-temurun bersama alamnya.
“Sudah sepatutnya masyarakat adat dan masyarakat tempatan mendapatkan perhatian serta perlindungan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam”, Tegas Firman Edy.
“Jangan sampai tanah Melayu yang kaya akan hutan, minyak, gas, perkebunan, dan berbagai kekayaan alam lainnya justru membuat masyarakat tempatan kehilangan ruang hidup dan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan di tanah kelahirannya sendiri”, Tambah Firman Edy.
Sekjen GEMA Melayu Riau berharap pencabutan izin ini diikuti langkah konkret pemerintah, antara lain:
1. Memastikan pengelolaan lahan yang kembali kepada negara dilakukan secara transparan dan sesuai hukum.
2. Memberikan perhatian serius terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat tempatan.
3. Melakukan pemulihan kawasan hutan dan lingkungan yang mengalami kerusakan.
4. Mengevaluasi penguasaan lahan yang bermasalah di Provinsi Riau.
5. Melibatkan masyarakat adat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
6. Memastikan kekayaan alam Riau memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah tidak berhenti pada satu keputusan ini saja. Penegakan hukum harus berlaku adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran”, Harapan Firman Edy.
Keputusan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Riau untuk kembali menaruh harapan terhadap hadirnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sekjen GEMA Melayu Riau percaya bahwa keberanian negara dalam menertibkan pengelolaan kawasan hutan harus menjadi bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan ekologis, keadilan agraria, dan kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih Presiden Prabowo Subianto. Negeri Melayu membutuhkan pemimpin yang berani menjaga kekayaan alam, melindungi hak rakyat, dan memastikan keadilan hadir sampai ke daerah”, Pungkas Firman Edy. (Baim R394R)





















