ARGOTERKINI, PEKANBARU – DR. Muhammad Rafi, S.Sos, M.Si peneliti Demokrasi Riau Center menyebut langkah tepat yang dilakukan Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) menyita 338.356 Ha lahan perusahaan raksasa asia PT. RAPP di Pelalawan, Riau, yang berada di kawasan hutan.
“Selama puluhan tahun beroperasi sebagai pemegang Hutan Tanaman Industri (HTI), tumpang tindih lahan antara konsesi perusahaan dengan lahan garapan warga maupun tanah ulayat/adat memicu sejumlah Masalah”, Sebut Muhammad Rafi.
Muhammad Rafi menerangkan, langkah tegas Satgas PKH dalam menertibkan areal kerja PT Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan atas sumber daya alam.
“Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 menjadi preseden penting bahwa pengelolaan kawasan hutan tidak boleh mengabaikan aturan main, kelestarian ekosistem, maupun kepentingan publik jangka panjang”, Terang Muhammad Rafi.
Menurut Muhammad Rafi, selain persoalan tata ruang dan gambut, perhatian terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo serta dampaknya bagi habitat Gajah Sumatera menunjukkan bahwa penertiban ini menyentuh aspek keanekaragaman hayati yang krusial.
“Melindungi koridor dan habitat satwa yang terancam punah bukan sekadar kewajiban konservasi, melainkan juga upaya mencegah konflik satwa liar dengan masyarakat sekitar yang kerap merugikan warga”, Kata Muhammad Rafi.
Muhammad Rafi menambahkan, pengambilalihan kembali kawasan seluas ratusan ribu hektare ke dalam penguasaan negara juga menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kehutanan secara lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.
“Pencabutan izin PT RAPP ini perlu dibarengi dengan kepastian bahwa kewajiban pemulihan lingkungan serta menyeret pemilik mesti tetap berjalan, sekaligus disertai langkah mitigasi yang terukur agar masyarakat Riau mendapatkan manfaat dari sitaan lahan tersebut”, Tambah Muhammad Rafi.
Muhammad Rafi mengapresiasi keberhasilan Satgas PKH di Riau akan semakin kuat apabila diikuti pengawasan lintas sektor yang konsisten setelah lahan kembali ke tangan negara dengan melibatkan masyarakat.
“Dengan penegakan aturan yang tegas tanpa pandang bulu, pengelolaan hutan ke depan diharapkan benar-benar selaras dengan daya dukung lingkungan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, Harapan Muhammad Rafi.
Muhammad Rafi mengamati, selama ini penguasanya lahan yg dimiliki RAPP, banyak konflik yg diakibatkan, penguasaan oleh negara adalah langkah tepat.
“Demokrasi riau center mendorong satgas PKH tidak hanya sekedar penyitaan saja lakukan penegakan hukum arti selama ini rapp sudah melanggar hukum baik dalam perambahan hutan, ahli fungsi hutan dan pemusnahan satwa yg ada di hutan tersebut, kembalikan hutan sedia kala lagi oleh RAPP, seret manajemen RAPP ke tanah hukum”, Pungkas Muhammad Rafi. (Baim R394R)





















