PEKANBARU- ARGOTERKINI-COM- Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Riau memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal, aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Penguatan koordinasi tersebut menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai dinamika pelaksanaan program di lapangan, termasuk adanya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami suspend atau penghentian sementara operasional.
Kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan terhentinya hak masyarakat untuk memperoleh manfaat MBG. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat koordinasi agar pelayanan kepada penerima manfaat, khususnya para pelajar, tetap berlangsung dengan mengedepankan standar keamanan pangan dan kualitas gizi.
Pemerintah daerah menegaskan, SPPG yang masih beroperasi wajib menjalankan seluruh tahapan pengelolaan makanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Mulai dari pemilihan dan pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan dapur, pengemasan hingga pendistribusian harus dilakukan secara disiplin dan terukur.
Keamanan pangan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Untuk SPPG yang belum memenuhi standar, dilakukan evaluasi dan pembinaan secara menyeluruh. Langkah tersebut meliputi peningkatan higiene dan sanitasi, penguatan sistem pengawasan, perbaikan tata kelola dapur, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan.
Upaya evaluasi dilakukan bukan semata-mata untuk memberikan sanksi, melainkan memastikan setiap unit pelayanan mampu memenuhi standar sebelum kembali memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
Di sisi lain, Polda Riau mengambil peran dalam pengawasan dan pengawalan pelaksanaan program MBG, terutama dalam menjaga agar distribusi berjalan tertib, transparan, tepat sasaran serta terhindar dari potensi penyimpangan.
Pengawalan kepolisian juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pelaksanaan program yang akuntabel sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah tersebut.
Sinergi juga diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, penyedia bahan pangan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Penguatan rantai pasok menjadi penting agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga dan distribusi makanan bergizi tidak mengalami hambatan.
Program MBG memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyediakan makanan. Program ini merupakan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia, peningkatan asupan gizi, mendukung tumbuh kembang anak, serta menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, cerdas dan produktif.
Karena itu, setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG harus diselesaikan melalui koordinasi, evaluasi dan perbaikan, bukan dibiarkan berkembang menjadi gangguan terhadap pelayanan masyarakat.
Polda Riau bersama seluruh stakeholder terkait berkomitmen menjaga agar dinamika operasional, termasuk suspend terhadap SPPG tertentu, tidak mengganggu keberlanjutan manfaat program bagi masyarakat.
Pesannya tegas: program boleh menghadapi tantangan, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh kehilangan arah.
Dengan pengawasan yang kuat, standar keamanan pangan yang konsisten, evaluasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis di Riau diharapkan mampu berjalan semakin baik, semakin akuntabel dan semakin dipercaya masyarakat.
MBG bukan hanya tentang makanan yang sampai ke meja anak-anak sekolah. MBG adalah tentang memastikan negara hadir melalui gizi, pelayanan dan masa depan generasi penerus bangsa.
