PEKANBARU- ARGOTERKINI-COM- Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto, ditanah Melayu, Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam rangka memantau kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kian massif di berbagai daerah di Riau tersebut diharapkan membuat gebrakan baru dalam penanganan Karhutla yang menjadi fenomena rutin pada musim kemarau, ditambah dengan dampak El Niño (Panas Berlebihan) yang kian panjang.
Saat rapat Karhutla yang dilaksanakan pada Senin, 24 Agustus 2026 kemarin, presiden RI Prabowo, dengan tegas mengintruksikan bawahannya mulai dari Panglima TNI, Kapolri, dan BNPB agar memberikan data korporasi/perusahaan sebagai pelaku usaha yang lalai ataupun sengaja membakar lahan sehingga menyebabkan ribuan hektar (Ha) lahan perkebunan terdampak Karhutla dan membahayakan masyarakat luas.
Menyikapi hal tersebut agung Maulana ketua umum Kesatuan Mahasiswa Peduli Kebijakan Sosial (KMPKS) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo, dalam atensinya demi lingkungan sehat dan kelestarian alam generasi kedepan.
“Kebijakan Presiden tersebut sangat kita apresiasi. Namun, kita tetap minta pembuktian pihak terkait dilapangan, sebab nyatanya pada hari ini ada dugaan konsesi korporasi HGU Sawit dan HTI Eukaliptus yang luas terjadi Karhutla. Kita minta keberanian Gakkum dan APH segera menindak lanjuti,” kata Ketum KMPKS Agung, menegaskan.
Dari data litbang KMPKS katanya, telah ribuan Ha, lahan yang terdampak Karhutla di Kab/kota se Riau. Sejauh ini pihaknya belum ada menerima informasi bahwa adanya penyegelan dugaan konsesi HGU ataupun HTI yang terdampak Karhutla itu sendiri oleh Gakkum maupun APH terkait.
“Kedepan kita lihat bersama bagaimana penyelesaian akhir penyebab Karhutla di Riau ini. Apakah banyak pelaku usaha atau korporasi perkebunan dan HTI, atau malah sebaliknya,” beber Agung.
Selain itu Ketum KMPKS tersebut juga menilai kenaikan pangkat untuk para petinggi jajaran TNI/Polri pada rapat di Pekanbaru, itu telalu menyayat hati masyarakat dan petugas gabungan yang telah bertungkus lumus sebagai garda terdepan yang membantu memadamkan Karhutla.
“Kami menilai pernyataan kenaikan pangkat tersebut harus ada indikator yang memenuhi kriteria kepuasan masyarakat. Sebab masyarakat terdampak tiap musim kemarau akibat Karhutla ini,” tegasnya.
Kendati demikian, KMPKS tidak menampik kemungkinan jika kepuasan masyarakat terhadap penanganan ini wajib diberi reward atau hadiah kepada warga, relawan, atau petugas gabungan yang memang berkoban memadamkan bola-bola api tersebut demi generasi kedepan dan kesehatan masyarakat.
“Jika hadiah diberikan kepada yang memang berjuang seperti Relawan dan petugas gabungan garda terdepan kita lebih apresiasi hal itu. Jika perlu, korporasi pemilik lahan bertanggung jawab atas semua hadiah yang akan diberikan Pemerintah nantinya. Karena kami menilai tidak sedikit korban dari warga relawan dan petugas yang memamg sukarela demi menjaga lingkungan sehat ini,” pungkasny, berharap.***
