Argoterkini.com,Pekanbaru – Di saat tahun politik sat ini, di mana akan berakhir masa jabatan anggota legislatif diwarnai dengan pergantian antar waktu (PAW), dikarenakan berbagai alasan, seperti pindah partai atau hal lainnya.
Begitu juga yang diduga terjadi di DPRD Provinsi Riau. Namun di akhir masa jabatan tersebut tetap diadakan reses dan sosialisasi perundang-undangan atau sosper, ungkap Sri Deviyani kepada awak media Argoterkini.com melalui aplikasi pesan WhatsApp (WA), Selasa, 16 Januari 2024.
Hal yang menjadi perhatian dan sekaligus pertanyaan bagi Sri Deviyani sebagai pegiat sosial adalah, apakah kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sesungguhnya?
Hal ini mengusik Sri Deviyani dikarenakan kurang bergaungnya kegiatan-kegiatan tersebut yang seolah-olah kurang menyentuh masyarakat.
Menjadi pertanyaan bagi Sri Deviyani, apakah banyak kegiatan yang fiktif? Selain diduga fiktif, disinyalir pencairan dana reses dan sosper tersebut sarat dengan pemotongan liar.
“Saya mendengar desas-desus tentang ini,” ujarnya gusar.
Sehubungan hal tersebut di atas Sri Deviyani meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) terkait seperti Kajati Riau, KPK, BPKP dan lainnya untuk segera melakukan audit di lingkungan DPRD Riau.
“Saya rasa APH seperti Kejaksaan, KPK, BPKP dan lainnya segera melakukan audit di lingkungan DPRD Riau,’ pungkasnya.
Sri Deviyani berharap tidak ada lagi dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat namun digunakan untuk kepentingan oknum baik pribadi atau kelompok tertentu.
“Kita berharap tidak ada lagi dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk itu saya minta diusut tuntas,” tutup Sri Deviyani.
Secara terpisah, awak media berusaha menghubungi pejabat DPRD Riau terkait informasi tersebut, namun setelah ditanyakan melalui whatsap, belum mendapat respon terkait kebenaran terkait informasi tersebut.
Penulis : Mulyadi
