Bali: Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani P menyampaikan pemerintah Indonesia telah memulai program transformasi digital sejak 2003 silam.
Namun baru diakselerasi di era Presiden Joko Widodo melalui sejumlah program yang dicetuskan.
“Dalam transformasi digital itu ada empat pilar menurut Kominfo. Pertama pilar infrastruktur digital, ada pilar yang vertikal itu yakni ada masyarakat digital, pemerintahan digital dan ekonomi digital,” kata Samuel dalam diskusi daring yang diadakan oleh Forum Merdeka Barat (FMB), kemarin.
Dalam diskusi bertema “Akselerasi Transformasi Digital Melalui G20” itu, Samuel menjelaskan, pada dasarnya pemerintah melalui Kominfo sudah melakukan sejumlah program.
Saat ini sudah berjalan dan akan terus berjalan di masa mendatang.
Seperti Palapa Ring, program satelit hingga program Base Transceiver Station atau BTS.
“Palapa Ring yang akan melengkapi dot-dot yang belum tersambungkan. Habis itu ada yang namanya program satelit dan BTS. Ini memang sudah diberikan kepada swasta, tapi memang buat swasta untuk daerah-daerah yang tidak lucrativ (menguntungkan), itu mereka reluctan (enggan) untuk melakukan pembangunan. Akhirnya, pemerintah turun tangan dan membantu di daerah-daerah tersebut,” ungkapnya.
Langkah yang merupakan bagian dari pilar infrastruktur digital ini sengaja diambil pemerintah.
Samuel menerangkan, sebab di era tranformasi digital kuncinya adalah nobody left behind.
Artinya, sampai ke pelosok-pelosok desa pun, masyarakat harus mendapatkan layanan internet.
“Sementara untuk masyarakat digital, kita melakukan literasi digital untuk pemahaman dasar bagi semua masyarakat agar mereka lebih memahami dan produktif dalam beraktifitas di ruang digital. Dalam literasi digital itu ada empat pilar yakni digital skill, digital shifty, digital culture dan digital ethics. Ini harus dimiliki,” bebernya.
Sementara untuk tingkat advance, Samuel menyampaikan, pihaknya mempunyai program yang disebut digital talent scholarship.
Program ini memberikan beasiswa kepada siapapun yang ingin meningkatkan pemahaman tentang digital.
Meliputi coding, big data analityc, cloud computing, cyber security hingga metaverse juga dan sebagainya.
Pada tingkat high level, pihaknya juga menyiapkan program digital leadership academy yang menyasar para pejabat di pemerintah daerah hingga level direktur.
Bahkan menyasar sektor swasta seperti founder startup guna mempercepat tranformasi digital.
“Jadi program ini memang kita berikan supaya memenuhi syarat SDM yang dibutuhkan dalam tranformasi digital. Kalau buat pemerintah kebijakannya itu sesuai dengan pola atau perkembang digital,” ujarnya.
DEWG G20 Meeting Dorong Akselerasi Transformasi Digital
Lebih lanjut dalam diskusi yang disiarkan langsung dari Bali tersebut, Samuel mengatakan, dalam rangka mendorong akselerasi atau percepatan transformasi digital.
Presidensi G20 Indonesia sukses menginisiasi pembentukan Digital Economy Working Group (DEWG) meeting G20.
Grup ini kata Samuel, bertujuan untuk menyamakan persepsi negara anggota terkait pemerataan akseselerasi transformasi digital hingga mencapai kesepakatan bersama.
“Itu ada peningkatan ya dari Task Force menjadi Working Group itu yang dilakukan Indonesia di Presidensi G20. Nah apa yang dibahas, pastinya terkait dengan Cross-Border Data Flow/Data Free Flow with Trust (Arus Data Lintas Batas Negara/Arus Bebas Data secara Terpercaya,” kata Samuel.
Samuel menjelaskan, melalui Digital Economy Working Group atau DEWG meeting G20, para delegasi negara anggota membahas dan sepakat terkait regulasi untuk mengatur tata kelola arus data lintas batas negara.
Selain itu, melalui forum tersebut, para delegasi negara anggota berhasil dan telah merampungkan pembahasan mengenai alat ukur (toolkit) keterampilan dan literasi digital dalam Workshop On The G20 Toolkit For Measuring Digital Skills and Digital Literacy.
“Tool kit ini sudah disepekati dan saya rasa bukan hanya negara anggota G20 yang bisa mengadopsinya namun bisa diadopsi oleh siapapun karena memang bagus. Indonesia pun mengadopsi ini,” pungkasnya.
Setelah berhasil memahami perspektif masing-masing negara anggota dan berhasil menyamakan persepsi, Samuel berharap, gelaran G20, khususnya DEWG G20 Meeting dapat melahirkan regulasi yang mengatur tata kelola arus data lintas negara.
Untuk mendukung dan mengaksekerasi tranformasi ekonomi digital.
Samuel menuturkan, setelah melewati diskusi dalam foum DEWG meeting, para delegasi menemukan benang merah yakni sepakat terkait pengaturan data free flow with trust.
Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa lalu lintas data lintas negara di era digital memang sulit dibendung. Sehingga diperlukan jalan keluar untuk mengelolanya.
“Makanya kita percepat, kita sendiri sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi undang-undang itu mengikuti subjecnya melewati batas negara. Ini yang disebut beyond jurisdiction. Jadi kalau ada data orang Indonesia disalahgunakan di negara lain, kami bisa mengejarnya,” ungkapnya.
Harapannya, dengan adanya kesepakatan ini, perkembangan-perkembangan atau kemajuan ekonomi digital bisa terakselerasi.
Untuk semua negara, bukan hanya negara yang ada di G20 tapi juga negara lainnya.
“Semoga menjadi lebih baik kedepan,” tutupnya. ATC
