Argoterkini.com : Pegiat sosial Sri Deviyani selaku koordinator masyarakat pejuang zonasi, sangat geram dengan sikap pejabat yang berkecimpung di dunia pendidikan melakukan sesuatu yang dapat men-downgrade dunia pendidikan di provinsi Riau.
Hal itu disampaikan oleh Sri Deviyani kepada awak media Argoterkini.com, Senin, 03 Juli 2023.
Sri Deviyani menyampaikan adanya dugaan jual beli kursi di luar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan terdapat dugaan data rombongan belajar (rombel) tidak sinkron.
“Ada dugaan jual beli kursi di luar PPDB sehubungan dengan ditemukannya data dapodik tentang rombel setiap sekolah, yang tidak sinkron dengan rombel yang dibuka pada saat PPDB,” bebernya.
Menurutnya lagi, ada umumnya SMA se-Pekanbaru melakukan ptaktek pengurangan rombel seperti yang dilakukan SMAN 1.
“Praktek pengurangan rombel dilakukan pada saat PPDB, di mana daya tampung masih kurang dibanding peminat, sehingga menambah kesengsaraan masyarakat yang ingin sekolah,” bebernya.
Masyarakat pejuang zonasi telah telah melaporkan hal tersebut kepada kemendikbud melalui apliksi WhatsApp (WA) dan mereka akan membuat surat secara resmi kepada instansi terkait bahkan kepada Presiden RI.
“Karena bisa saja ini juga terjadi di daerah lain, dengan ini saya menyatakan tegas memerangi tindakan-tindakan yang menzholimi hak masyarakat dan akan menggiring permasalahan ini hingga tuntas,” tegasnya.
Sri Deviyani juga mempertanyakan Kadisdik sebut Rombel PPDB Hasil Rapat MKKS, namun Sri Deviyani menjelaskan ada praktek rombel dikurangi untuk kelas tambahan setelah PPDB. Sri Deviyani juga meminta klarifikasi pernyataan kepsek Wan Roswita tentang kelas tambahan adalah titipan dinas.
“Tidak ada alasan bagi rapat MKKS
yang memutuskan pengurangan rombel PPDM di saat daya tampung sedikit, ada apa ini?? di mana logika berpikirnya,” tutup Sri Deviyani.
Penulis : Mulyadi
