Argoterkni.com : Hal tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya wali murid calon siswa, karena hal seperti itu akan mengurangi kuota penerimaan, sehingga masyarakat pejuang zonasi melakukan protes terhadap kejadian yang diduga praktek kelas tambahan ini mengakomodir calon siswa titipan.
Sri Deviyani selaku koordinator masyarakat pejuang zonasi menyampaikan hal itu kepada awak media Argoterkini.com, Minggu 02 Juli 2023.
Selaku koordinator masyarakat pejuang zonasi, Sri Deviyani beserta masyarakat pejuang zonasi sangat kecewa dengan ada penambahan kelas setelah ditutupnya PPDB 2022..
“Ada tambahan 125 murid baru setelah ditutupnya PPDB tahun lalu, sementara rombel yang dibuka saat PPDB dikurangi dari banyaknya rombel di data dapodik. jangan sampai praktek tersebut dilakukan pada PPDB 2023 ini,” ungkapnya.
Sri Deviyani menyampaikan, saat dimintai keterangan oleh masyarakat pejuang zonasi, Kepsek SMAN 1 Pekanbaru Wan Rosmita membenarkan bahwa tahun lalu ada tambahan kelas yang diminta oleh dinas dan setiap sekolah melakukan tambahan calon murid baru setelah PPDB.
“itu kan persoalannya di dinas silahkan tanyakan di dinas, semua sekolah nambah tahun lalu,” ujar kepsek SMA N 1 Pekanbaru itu.
Masyarakat pejuang zonasi akan kembali mendatangi disdik Riau terkait penambahan murid baru setelah ditutupnya PPDB, karena dianggap menyalahi permendikbud yang menyatakan PPDB tidak dibenarkan me nambah kelas.
Sri Deviyani menyampaikan dengan kurangnya daya tampung, tidak ada alasan untuk mengurangi rombel pada PPDB. Diduga penambahan rombel atau kelas setelah PPDB sarat akan KKN dan gratifikasi.
“Ini aneh ya sangat merugikan masyarakat, ada apa di balik ini semua. Kami menduga adanya gratifikasi. Kami akan kejar lagi ke dinas Provinsi Riau untuk meminta kejelasan terkait ini semua,” ungkap Sri Deviyani.
Untuk diketahui mengacu pada Permendikbud no. 01 Tahun 2021, PPDB harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel. Dan hal tersebut tidak dilakukan pada PPDB tahun ini.
Penulis : Imam Sabda
