Argoterkini.com : Pegiat sosial Sri Deviyani memberikan kritik yang konstruktif mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan adanya dugaan penyimpangan melalui jalur zonasi, afirmasi dan prestasi dalam podcast @Channel1TVKabel, Jumat, 05 Mei 2023, bertempat di “Di Kedai Kopi”, jl. Akasia 83 Rejosari.
Awak media siber Argoterkini.com berkesempatan mengikuti podcast dipandu Eka Saputra mengupas tuntas masalah PPDB ini.
Sri Deviyani menyampaikan PPDB rawan penyimpangan. Tahun 2020 saya dan kawan-kawan pejuang zonasi melakukan aksi protes terhadap salah satu sekolah favorite di Kota Pekanbaru, karena banyak temuan kejanggalan terutama melalui jalur zonasi.
“Masak dengan kapasitas 230 calon peserta didik baru radius hanya sekitar 400m dari sekolah???!,” ujar Sri Deviyani.
Hal ini yang membuat Sri Deviyani, Idham Khalik, Yeyen dan calon wali murid lainnya mengadakan protes dan pengawalan ketat saat itu.
“Setiap hari kami mendatangi sekolah, lapor ke Disdik Prov Riau, bahkan ke DPRD Riau yang diterima komisi V,” ujarnya.
Setelah perjuangan yang berat dan panjang, akhirnya aksi Sri Deviyani dan calon wali murid berhasil.
Sesaat sebelum pengumuman, mereka berhasil mendesak panitia dan pihak terkait mengeluarkan calon siswa yang diduga menggunakan KK atau suket yang patut dicurigai sebanyak 197 calon siswa.
Sehinga radius akhirnya mencapai jarak 2,6 km. “Alhamdulillah calon siswa yang berhak bisa masuk, yang mana mereka sendiri tidak menduga karena pesimis dengan kondisi yang ada urai Sri Deviyani dengan semangat dan merinding mengingat peristiwa tsb,” tuturnya.
Sangat disayangkan, dalam dua tahun ini saya berhalangan melakukan aksi secara langsung di lapangan, saya hanya di belakang layar, dan radius kembali hanya berjarak sekitar 500 m, saya sangat menyesal karena hal itu, membayangkan betapa terlukanya hati anak-anak calon siswa yang tidak lolos seleksi karena radius yang tidak masuk akal.
“Logikanya tidak mungkin dulunya ada sekira 300 orang ibu-ibu melahirkan setiap tahunnya dalam radius 500 m, tetapi mengapa jalur zonasi bisa penuh setiap tahun dengan radius demikian?!?!,” ujar Sri Deviyani.
Untuk diketahui lingkungan sekolah dipenuhi sekolah dan kantor, bukan area padat penduduk dan ini membuat Sri Deviyani sangat menolak kebijakan unreasonable.
“Sementara lingkungan sekolah dipenuhi sekolah dan kantor, bukan area padat penduduk. Dan apa fungsi aparat, pejabat dan anggota dewan dalam mengawasi proses PPDB ini???!,” tanya Sri Deviyani dengan nada tinggi.
Pada tahun ini dan selanjutnya, untuk mencegah kecurangan PPDB, Sri Deviyani dan teman teman yang tergabung dalam Masyarakat Pejuang Zonasi akan membuka posko pengaduan PPDB.
Bukan hanya itu, Sri Deviyani juga berencana untuk memberikan ultimatum dengan cara membuat spanduk di sekolah-sekolah yang sedang melakukan seleksi penerimaan peserta didik.
Spanduk tersebut bertuliskan “Sekolah Ini Dalam Pengawasan Masyarakat Pejuang Zonasi”.
“Jika banyak pihak masih ingin menampung calon siswa ‘titipan’ yang tidak berhak, silahkan buat kelas dengan biaya sendiri, jangan mengambil hak jalur zonasi, prestasi apalagi afirmasi itu sangat zolim,” ujar Sri Deviyani berang.
“Apabila tidak lolos seleksi penerimaan, seharusnya tidak perlu melakukan praktek suap,” ungkap Sri Deviyani.
Host sempat mempertanyakan, apakah terdapat kepentingan politik dalam aksi yang dilakukan Sri Deviyani, mengingat sebentar lagi akan memasuki tahun politik 2024.
Dengan tegas Sri Deviyani menjawab tidak adanya keterkaitan aksi “Pejuang Zonasi” dengan kepentingan politik 2024.
“Aksi ini telah saya lakukan sejak tahun 2020 lalu,” tutupnya.
Penulis : Vista
